Washington, D.C. – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, kembali menarik perhatian publik setelah melontarkan pernyataan tegas yang ditujukan kepada institusi perbankan besar di AS. Dalam pidato terbarunya, Trump menyatakan niatnya untuk menandatangani perintah eksekutif yang akan melarang praktik “debanking” terhadap pelaku industri kripto serta individu yang menjadi korban karena afiliasi politik mereka.
Trump mengklaim bahwa sejumlah bank besar di AS telah secara sistematis menolak memberikan layanan finansial kepada perusahaan-perusahaan berbasis aset digital, serta individu yang memiliki pandangan politik konservatif, tanpa penjelasan yang transparan atau alasan hukum yang kuat.
“Saya tahu ini karena saya sendiri pernah menjadi korban. Bank-bank besar memperlakukan kami dengan sangat buruk, hanya karena pilihan politik kami. Saya sangat yakin ini terjadi karena tekanan dari pemerintahan Biden,” tegas Trump di hadapan para pendukungnya.
Apa Itu Praktik “Debanking”?
Debanking adalah praktik di mana institusi keuangan menutup akun atau menolak layanan kepada individu atau entitas berdasarkan asosiasi, keyakinan politik, atau sektor usaha yang dianggap kontroversial—tanpa pemberitahuan atau alasan yang memadai. Dalam konteks ini, banyak pelaku industri kripto mengaku kesulitan mengakses layanan dasar perbankan hanya karena mereka bergerak di sektor yang belum sepenuhnya diakui secara regulasi.
Langkah Trump untuk menindak praktik ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa ia ingin memperjuangkan kebebasan finansial, terutama bagi para inovator di sektor kripto dan kelompok politik konservatif yang merasa terpinggirkan dari sistem perbankan arus utama.
Potensi Dampak Terhadap Perbankan dan Hubungan dengan Pemerintah Federal
Pernyataan Trump ini memicu kekhawatiran di kalangan bank, terutama dalam hal kelangsungan hubungan mereka dengan pemerintah federal. Jika perintah eksekutif tersebut benar-benar diteken, maka institusi perbankan yang terbukti melakukan debanking dapat kehilangan akses terhadap sejumlah fasilitas penting, termasuk hak untuk menjual obligasi pemerintah AS—sebuah pilar utama dalam operasional dan pendanaan mereka.
Baca Juga: ETF Bitcoin BlackRock Cetak Pendapatan Biaya US$186 Juta, Lampaui ETF S&P 500 Miliknya Sendiri
Selain itu, sumber internal dari lingkungan keuangan menyebutkan bahwa bank saat ini lebih takut pada tekanan regulator dibandingkan keberpihakan terhadap nilai-nilai kebebasan sipil atau inovasi teknologi finansial.
Texas dan Oklahoma Sudah Ambil Langkah Nyata
Negara bagian Texas dan Oklahoma menjadi pionir dalam menindaklanjuti isu ini. Keduanya telah merilis daftar hitam terhadap sejumlah bank yang dituduh melakukan boikot terhadap perusahaan karena alasan politik. Langkah ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap praktik diskriminatif oleh bank terhadap pelaku kripto dan afiliasi politik tertentu bukan hanya isapan jempol.
Sejumlah analis berpendapat bahwa jika Trump kembali menjabat sebagai Presiden, maka langkah konkret untuk mengakhiri debanking bisa menjadi kebijakan utama di masa depan. Ini bukan hanya akan menguntungkan pelaku industri kripto, tetapi juga memperkuat prinsip non-diskriminasi dalam layanan keuangan.
