Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan permohonan untuk mengakhiri proses hukum terhadap bursa kripto Binance Holdings Ltd., menandai perubahan signifikan dalam pendekatan regulator terhadap pengawasan industri kripto.
Regulator bersama dengan salah satu pendiri Binance, Changpeng Zhao, mengajukan permohonan bersama pada Kamis untuk menghentikan perkara yang berlangsung di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia. Langkah ini mengikuti permintaan bersama sebelumnya pada Februari untuk menunda proses hukum selama 60 hari.
Saat itu, SEC dan Zhao menyatakan bahwa pembentukan satuan tugas khusus oleh Pelaksana Ketua SEC saat itu, Mark Uyeda, untuk merumuskan kebijakan regulasi kripto, menjadi alasan untuk menunda perkara. Hasil kerja satuan tugas tersebut dinilai dapat memengaruhi penyelesaian kasus ini.
Baca Juga: Blockchain.com Targetkan Ekspansi di Afrika Seiring Munculnya Regulasi Kripto
Pengajuan terbaru meminta agar perkara dihentikan dengan prejudice, artinya tidak dapat diajukan kembali di masa depan, dan tanpa adanya beban biaya atau kompensasi bagi pihak mana pun.
Melalui unggahan di platform X, Binance menyebut penghentian perkara ini sebagai “kemenangan besar bagi kripto.” Perusahaan juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua SEC Paul Atkins dan Presiden Donald Trump atas upaya mereka menentang pendekatan regulasi melalui penegakan hukum.
SEC menggugat Binance pada Juni 2023 atas dugaan penyalahgunaan dana nasabah, pemberian informasi menyesatkan kepada investor dan regulator, serta pelanggaran terhadap undang-undang sekuritas AS. Regulator juga menuduh Binance menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar kepada investor AS.
Pada November 2023, Binance dan Zhao mengaku bersalah dalam perkara terpisah terkait pelanggaran aturan anti pencucian uang dan sanksi AS. Binance menyetujui denda sebesar US$4,3 miliar, sementara Zhao menerima denda sebesar US$50 juta dan mundur dari posisinya sebagai CEO. Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari penyelidikan panjang oleh Departemen Kehakiman AS, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), dan Departemen Keuangan.
Sumber : Bloomberg.com
