Bitcoin (BTC), mata uang kripto pertama di dunia yang lahir dari semangat desentralisasi, kini justru mulai menunjukkan tren sentralisasi—setidaknya dalam hal kepemilikan di tingkat negara. Hingga saat ini, hanya sembilan negara yang secara resmi tercatat memiliki simpanan Bitcoin dalam jumlah signifikan, dengan total 527.050 BTC. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 2,5% dari total pasokan Bitcoin yang akan beredar, yaitu 21 juta koin.
Fenomena ini menjadi sorotan tersendiri di tengah meningkatnya peran BTC sebagai aset lindung nilai. Seiring ketidakpastian ekonomi global, banyak negara mulai memanfaatkan Bitcoin bukan hanya sebagai alat penyimpanan nilai, tetapi juga sebagai cadangan strategis dalam portofolio keuangan nasional mereka.
Amerika Serikat Masih Jadi Penguasa
Amerika Serikat saat ini menduduki posisi teratas dengan kepemilikan 198.022 BTC, senilai lebih dari US$23,4 miliar. Meski demikian, data dari U.S. Marshals menunjukkan bahwa hanya sekitar 28.988 BTC yang tercatat secara resmi dalam pengawasan pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sebagian besar BTC tersebut masih tersebar di luar kontrol lembaga negara atau tengah dalam proses hukum, penyitaan, atau likuidasi.
China Diam-Diam Simpan Ratusan Ribu BTC
Di posisi kedua, China memegang sekitar 190.000 BTC yang bernilai hampir US$22,5 miliar. Ironisnya, meski negeri Tirai Bambu secara resmi melarang aktivitas perdagangan kripto, negara tersebut ternyata menyimpan jumlah BTC yang nyaris setara dengan Amerika Serikat. Beberapa dompet yang diasosiasikan dengan entitas pemerintah bahkan menunjukkan aktivitas mencurigakan—mengindikasikan potensi penjualan besar-besaran dalam waktu dekat.
Baca Juga: Bitcoin Cetak Rekor Baru: Monthly Close Tertinggi Sepanjang Sejarah Tembus US$115 Ribu
Eropa, Ukraina, dan Korea Utara Ikut Ambil Bagian
Inggris dan Ukraina secara berurutan menempati posisi ketiga dan keempat. Inggris tercatat memiliki 61.245 BTC, sedangkan Ukraina menyimpan 46.351 BTC—angka yang cukup besar mengingat situasi geopolitik dan ekonomi mereka dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu data yang cukup mencengangkan datang dari Korea Utara. Setelah sebelumnya diketahui menjual ribuan BTC hasil peretasan, negara ini masih menyimpan sekitar 13.562 BTC, dengan nilai saat ini mencapai lebih dari US$1,6 miliar. Hal ini menjadikan Korea Utara sebagai salah satu pemilik aset digital terbesar di kawasan Asia Timur, meskipun sumber kepemilikannya kontroversial.
Bhutan dan El Salvador: Strategi Unik, Hasil Nyata
Bhutan menempuh jalur berbeda dengan pendekatan progresif melalui penambangan Bitcoin menggunakan tenaga air. Negara kecil di Himalaya ini kini menguasai 11.286 BTC atau sekitar US$1,3 miliar. Pendekatan ini tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan tetapi juga memperkuat posisi keuangan negara.
Sementara itu, El Salvador tetap konsisten dengan strategi akumulasi “satu Bitcoin per hari.” Pemerintah Presiden Nayib Bukele telah berhasil mengumpulkan 6.254 BTC, yang saat ini bernilai sekitar US$741 juta. Strategi ini dianggap sebagai salah satu bentuk kebijakan fiskal inovatif di tengah tekanan global terhadap mata uang fiat.
Finlandia dan Venezuela: Nominal Kecil, Dampak Besar
Venezuela dan Finlandia menjadi dua negara terakhir dalam daftar resmi pemilik Bitcoin, masing-masing dengan kepemilikan 240 BTC dan 90 BTC. Meskipun secara nominal terlihat kecil, fakta bahwa kedua negara ini masuk dalam daftar menandakan adanya kesadaran global terhadap pentingnya diversifikasi cadangan aset, khususnya di tengah inflasi dan tekanan geopolitik.
Refleksi Global: Bitcoin Semakin Terpusat?
Tren ini menunjukkan bahwa Bitcoin—yang awalnya dirancang untuk menjadi alat transaksi tanpa perantara—secara tidak langsung telah masuk ke ranah geopolitik dan strategi keuangan negara. Kendati hanya 2,5% dari total pasokan yang berada di bawah kendali pemerintah, fakta bahwa jumlah ini terkonsentrasi di hanya sembilan negara besar membuka diskusi baru soal sentralisasi dalam sistem yang semestinya terdesentralisasi.
Dengan makin banyak negara yang menyadari potensi Bitcoin sebagai alat lindung nilai, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat akan ada lonjakan jumlah negara yang bergabung dalam daftar ini. Pertanyaannya kini bukan lagi “apakah negara akan membeli Bitcoin?” tetapi “negara mana yang akan terlambat?”
